mengapa pemerintah kolonial belanda menerapkan kebijakan politik etis di tanah jajahan??

Mapel : Sejarah

Kelas : XI SMA

Kategori : Kebijakan politik etis

Kata kunci : Kebijakan, tanah jajahan, kritik, kolonialisme

Pemerintahan kolonial Belanda menerapkan kebijakan politik etis di tanah jajahan yakni di Indonesia adalah karena banyaknya kritik dari dalam negeri kerajaan Belanda atas pemerintahan kolonial Belanda di tanah jajahannya yakni di Indonesia. Kritik tersebut menyatakan bahwa Belanda sudah mendapat kekayaan yang melimpah dari eksploitasi sumber daya alam tanah jajahan mereka yakni Indonesia sehingga Belanda menjadi negara yang makmur dan sejahtera, sementara tanah jajahan yang menjadi sumber kekayaannya hidup memprihatinkan dengan kemiskinan dan keterbelakangan.

Kemakmuran tersebut dapat dilihat dari pembangunan sistem transportasi kereta api, bendungan – bendungan, jalan – jalan, dan lain sebagainya. Oleh karena kemakmuran yang didapat Belanda dari hasil eksploitasi sumber daya alam di negara jajahan tersebut, maka sudah sepantasnya pemerintah colonial Belanda membalas semua yang didapatnya tersebut sebagai hutang yang harus dibayar demi kehormatan pemerintah Belanda, walaupun tidak dapat dapat dituntut dihadapan pengadilan. Kebijakan pemerintah colonial Belanda untuk membalas hutang budi atau kehormatan tersebut kemudian dikenal sebagai politik etis

Pembahasan:

Politik Etis merupakan suatu kebijakan yang menyatakan bahwa pemerintah colonial Belanda mempunyai tanggung jawab moral demi kehormatan mereka untuk membalas hutang budi atas kekayaan dan kemakmuran yang diterima Belanda dari tanah jajahannya yakni Indonesia.

Kebijakan politik etis disusun berdasarkan tulisan – tulisan atas penelitian dan pengalaman di lapangan oleh seorang politikus sekaligus ahli hukum Belanda yang bernama Conrad Theodore van Deventer. Tulisan yang bernada kritik tersebut berjudul Een Eereschuld (Hutang kehormatan) yang dimuat pada majalah De Gids di Belanda. Selain bernama Conrad Theodore van Deventer, tokoh dari kau metis yang mengkritik pemerintah Belanda tersebut adalah Pieter Brooshooft yang merupakan seorang wartawan pada koran De Locomotief.

Kebijakan politik etis pemerintah colonial Belanda ini dirangkum dalam program kerja Trias van Deventer yang terdiri atas:

1.      Program irigasi atau pengairan. Program ini dijalankan dengan cara membangun dan memperbaiki saluran – saluran pengairan dan bendungan yang berguna untuk usaha pertanian di Indonesia.

2.      Program migrasi. Program ini dijalankan dengan menghimbau para penduduk untuk bertransmigrasi ke daerah lain.

3.      Program edukasi atau pendidikan. Program ini dijalankan dengan membuka dan memperluas sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia sehingga rakyat Indonesia memperoleh pendidikan yang baik dan terbebas dari segala bentuk keterbelakangan.

Pelaksanaan program politik etis yang dicetuskan oleh pemerintah colonial Belanda ternyata tidak dijalankan dengan baik karena dilakukannya berbagai penyimpangan atas program tersebut.

Berikut ini adalah beberapa penyimpangan dari kebijakan politik etis tersebut, antara lain:

1.      Penyimpangan dalam bidang irigasi atau pengairan.

Penyimpangan dalam bidang dilakukan dengan hanya mengairi tanah-tanah yang subur perkebunan swasta milik Belanda, sedangkan tanah – tanah milik rakyat Indonesia tidak dialiri air dari irigasi.

2.      Penyimpangan dalam bidang edukasi atau pendidikan.

Penyimpangan dalam bidang edukasi ini dilakukan pemerintah colonial Belanda dengan hanya membangun sekolah-sekolah dan pendidikan untuk mendapatkan pekerja atau tenaga administrasi yang cakap tapi bergaji murah. Selain itu, sekolah dan pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat Indonesia hanya diperuntukkan kepada anak - anak pegawai pemerintahan dan anak dari orang - orang yang mampu membayar biaya pendidikan. Penyimpangan yang terakhir adalah terjadinya diskriminasi dalam pendidikan

3.      Penyimpangan dalam bidang migrasi, yang dilakukan dengan hanya melakukan migrasi ke daerah perkebunan milik Belanda.