Cara mengatasi krisis monoter di indonesia

Berikut adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah guna mengatasi masalah-masalah ekonomi pasca proklamasi :

 

a. Melaksnakan Konferensi Ekonomi Februari 1946 yang dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa guna memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

 

b. Melakukan Pinjaman Nasional.

 

c. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu dua sampai tiga tahun yang akhirnya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.

 

d. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 yang memiliki tujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi.

 

e. Pembuatan Rencana Kasimo (Kasimo Plan) sebagai usaha untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan menigkatkan produksi bahan pangan.

 

f. Pembentukan Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) yang memiliki tujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta, agar pengusaha swasta memperkuat persatuan dan mengembangkan perekonomian nasional serta menggalang dan melenyapkan individualisasi dikalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia

 

g. Melarang digunakan mata uang NICA dan mata uang lainnya serta hanya boleh menggunakan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UU No. 17 tahun 1946 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1946.